Lebak,- busernews19.com Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melaui Dinas Tenaga Kerja, adakan Rapat Koordinasi dengan Forum Human Resource Developement (HRD) dalam rangka menciptakan hubungan industrial dan kondusifitas investasi di Kabupaten Lebak. Rakor yang dibuka langsung oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, bertempat di Gedung Aula PKK Kabupaten Lebak, Rabu (11/03).
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kabupaten Lebak menjamin sepenuhnya kondusifitas dan keamanan, kenyamanan, kemudahan serta keberlangsungan investasi di Kabupaten Lebak. Bupati pun menegaskan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak agar lebih memprioritaskan tenaga kerja bagi masyarakat Lebak.
“Mohon kepada seluruh manager HRD agar dapat memberikan prioritas bagi putra daerah dalam hal tenaga kerja, karena putra daerah pun masih membutuhkan pekerjaan diperusahaan anda masing-masing,” Ucap Bupati.
Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tajudin menjelaskan, maksud dan tujuan diadakannya rakor ini adalah salah satu upaya membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder lainnya,
Serta menciptakan hubungan industrial yang semakin harmonis dan sejahtera, juga dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan guna terwujudnya masyarakat Kabupaten Lebak yang semakin sejahtera.
Tajudin juga meminta kepada seluruh HRD yang hadir untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada disnaker sehingga pemerintah bisa menyiapkan tenaga keterampilan melalui pelatihan-pelatihan sesuai bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.
“Kami harap seluruh HRD disini juga bisa menyampaikan informasi lowongan kerja yang ada di perusahaan masing-masing kepada kami, sehingga informasi bisa kami sampaikan kepada pencari kerja di Lebak, dan kami pun bisa mempersiapkan tenaga keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan,”Jelas Tajudin.
Bupati berpesan agar perusahaan bisa memperhatikan keselamatan para pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dalam proses reqruitment tenaga kerja agar menghindari praktek suap, supaya harapan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. (Ade.M)
