Bahas Perekonomian Pasar Tradisional, DPD APPSI Kota Bandung Gelar Audiensi Dengan Wali Kota
Bandung, Busernews19.com
Bertempat di Kantor Wali Kota Bandung Jalan Merdeka APPSI (Asosiasi Pengurus Pasar Seluruh Indonesia) DPD Kota Bandung beserta perwakilan Komisariat Pasar se-Kota Bandung gelar audensi bersama Wali Kota Bandung Oded M. Danial yang didampingi oleh Direktur PD Pasar Bermartabat, Perwakilan Dinas Koperasi Kota Bandung, dan Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, guna membahas potensi pasar rakyat Kota Bandung terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan,Jum’at (13/3/20)
Tatang Mustofa, S.IP selaku Ketua DPD APPSI Kota Bandung kepada Busernews19.com mengatakan,” Silaturahmi kami terhadap Bapak Wali Kota, selain dari membahas potensi Pasar Rakyat Kota Bandung terhadap perekonomiaan lokal dalam seluruh aspek diantaranya digitalisasi pasar rakyat, permasalahan sampah hingga masalah retribusi, DPD APPSI Kota Bandung juga menyatakan siap mendukung seluruh program pemerintah khususnya Kota Bandung demi mewujudkan pasar Rakyat yang unggul, sejahtera dan agamis sesuai dengan program Pemerintah Kota Bandung dan akan selalu menghimbau pedagang pasar tradisional Kota Bandung di bawah komunikasi menekankan pentingnya ukuran, tidak boleh merekayasa timbangan yang sesuai dalam Al Quran,” ujarnya.
Di tempat yang sama, H. Nandang Sudrajat, S.H.,M.H selaku Sekjen DPW APPSI Jabar mengatakan bahwa,” berbicara persoalan pasar dari sisi ekonomi sangat potensi untuk pembangunan, jadi di Bandung data dari Bappeda Jawa Barat mempunyai pasar itu Pasar Kabupaten yang dimiliki kota kecil 37, dan ternyata di Kota Bandung juga ada pasar desa, daftar desa jumlahnya 107 dan kalau dijumlahkan pasar milik kota dengan Desa itu dari 140 pasang. Kondisi umum pasar rakyat di kita ini khususnya di kota Bandung dan juga di Jawa Barat saat ini tingkat transaksi komoditas yang turun di setiap pasar, akibatnya potensi tutup kios justru besar,” tuturnya.
” Jadi, masalah aktual pasar saat ini antara lain regulasi, infrastruktur, kompetitor, sumber barang, modal dan SDM. Pengolahan transaksi turun statusnya, lahan regulasi pun cenderung merugikan termasuk Perpres 112 tahun 2007 yang membebaskan minimarket masuk ke jalan jalan perumahan,” bebernya.
“Syukur alhamdulillah Kota Bandung ada pekerjaan kalisasi, akan tetapi tidak berjalan dengan baik di beberapa daeraha dan infrastruktur itu belum memadai. Dan salah satu konsep pada salah satu daerah ialah membangun pasar bagus tetapi di tempat bahan tidak memakai drainase, dari konsep yang salah sumber barang rantai diskusinya terlalu panjang, makanya Jawa Barat dibikin pilot project oleh DPP APPSI untuk mendistribusikan bahan pokok seperti telur, gula pasir dan minyak yang sekarang langka ternyata setelah itu ada DPP punya stok untuk didistribusikan di Jawa Barat,” ungkapnya.
” Selain itu, Kompetitor terlalu banyak dan tidak seimbang dengan sumber daya manusia di pedagang itu lemah sehingga pedagang selalu dikalahkan dalam hal berbagai kebijakan, pedagang masih terlalu bergantung kepada bank atau bank emok atau pinjaman online,” ucap Nandang.
“Sampai sekarang, pengelolaan masih belum profesinal, kalau menurut kami, penemuan di Kota Bandung juga ada beberapa pasar yang masih belum bisa menunjukkan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat. Dengan demikian tidak ada kepastian hukum bagi pedagang, dan kami khawatir para pedagang akan mengungkapkan persoalan ini menyeret pedagang pada posisi yang dirugikan ada celah manipulasi data kepemilikan kios sehingga banyak yang beralih fungsi dan atau perampasan kios oleh oknum pejabat pasar dari pedagang dengan cara penjualan ke pihak ketiga,” paparnya.
Kami berharap PD Pasar untuk supaya bisa mendengar atas hilangnya potensi ekonomi dengan persoalan ini. Apalagi dengan cara pemeliharaan dualisme, sehingga mendorong cepat rusaknya sarana prasarana.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Oded M. Danial menuturkan, persoalan itu akan terus bertumpuk, ketika persoalan tidak terselesaikan, dan biasanya tersendat dikomunikasi.
” dengan sekian banyaknya permasalahan teknis pasar, Pemerintah Kota Bandung berharap dapat dikelola oleh PD Pasar dengan direktur barunya secara profesional,” ucap Oded. (Red)