SUMEDANG – Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Jatinangor kabupaten Sumedang, Syarip Wahyudi” Berharap Pemkab Sumedang agar segera mengambil langkah yang tepat dan strategis, seperti melakukan validasi terhadap data Msyarakat yang terdampak virus corona ( Covid-19 ).

Menurutnya, bantuan sosial berupa pangan dan uang tunai yang rencananya akan digulirkan dalam waktu dekat ini oleh Pemerintah provinsi Jawa Barat untuk masyarakat Miskin Baru (Misbar) akibat pandemi COVID -19 sebesar Rp 500 ribu per Bulan ,per Kepala Keluarga (KK) dinilai akan ada tingkat kerawanan dan dikhawatirkan muncul polemik baru di kalangan masyarakat.

Menurut Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Jatinangor, sesuai apa yang memang terjadi di lapangan bahwa , jumlah masyarakat Miskin Baru yang diajukan dan didata oleh setiap pemerintah desa melalui para Ketua RW di wilayahnya masing masing jumlahnya sangat banyak, bahkan kemungkinan besar jumlah data yang diajukan bisa 2 kali lipat dari rencana jumlah KK yang akan menerima bantuan dari Pemprov.” ujarnya .

Selain itu juga menurut Syarif Wahyudi , dengan sangat banyaknya permohonan masyarakat yang ingin dimasukkan kedalam data yang akan menerima bantuan Miskin baru tentunya akan mengakibatkan kelebihan batas quota yang sudah ditentukan.

“Dengan masalah itu, tidak sedikit para ketua RT/RW hingga kepala Desa yang sudah mendapat protes dari warganya, terutama yang merasa tidak dimasukkan kedalam data penerima bantuan terdampak COVID-19,”Jelas Ketua PP Jatinangor.

Tindakan protes warga tersebut dperkirakan karena masyarakat menyaksikan ucapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang dalam pidatonya menyampaikan bahwa perantau yang tidak memiliki KTP Jawa Barat pun harus dimasukkan kedalam data yang akan menerima bantuan.

“Tentunya hal ini juga yang akan menimbulkan kebingungan dari para Pengurus tingkat RW dan kepala Desa, misalkan kalau yang diajukan oleh pihak Desa berjumlah 500 KK sementara jumlah KK yang akan menerima bantuan hanya 200 KK , sudah pasti hal ini yang akan menjadi bingung, ditubuh pemerintahan paling bawah,”ujarnya.

“Tentu saja hal seperti ini disinyalir akan menjadi permasalahan baru dan akan menimbulkan gejolak masyarakat, jika saja Pemkab Sumedang tidak segera turun tangan dan mengambil langkah antisipasi maka akan terjadi kecemburuan sosial dimasyarakat,”Ungkap ketua PP Jatinangor.

“kami berharap kepada Pemkab sumedang untuk segera memutuskan kriteria mana saja dan berapa jumlah KK yang akan mendapat bantuan dari Pemprov untuk setiap Desa ” katanya.

“Kami Berharap Pemerintah Kabupaten terus berupaya mencari solusi untuk masalah ini, dan kami dari dari Ormas Pemuda Pancasila Jatinangor kabupaten Sumedang sangat mendukung seluruh program ,langkah dan kebijakan Pemkab sumedang,” ujar dia.
PENULIS : REDAKSI