GARUT, Busernews19.com-Beberapa desa di Kabupaten Garut disebut menolak bantuan langsung tunai (BLT) akibat melemahnya ekonomi dan dampak penanganan wabah Covid-19. Pembagian BLT justru menimbulkan konflik di masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati Garut, Rudy Gunawan, bantuan yang disalurkan pemerintah sebesar Rp 600 ribu itu dinilai Rudy berpotensi terjadi konflik.

“Kalau dikasih sekian orang, pasti ada konflik, tidak semuanya kebagian,” ujar Rudy, Sabtu (18/04).

Sejumlah kepala desa, lanjutnya, sudah menyatakan tak ingin menyalurkan BLT. Dana BLT tersebut dinilai tak cukup karena hanya sebagian yang menerima.
“Maunya desa jangan Rp 600 ribu. Ya, 200 ribu dibagi rata,” ucapnya.

Namun keinginan sejumlah kepala desa itu diakui Rudy sulit terealisasi, jika disalurkan rata, jumlah yang berkurang jelas akan melanggar aturan.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyebut sampai saat ini belum ada bantuan yang turun dari pemerintah pusat, desa pun banyak yang menolak karena kebingungan, terus mendata sedangkan bantuan belum ada.

“Sampai sekarang belum ada bantuan yang turun, desa terus mendata tapi bantuannya tidak ada. Jadi seperti itu (ada penolakan),” ucapnya.

Di Kabupaten Garut, ada 450 ribu kepala keluarga yang terdampak wabah corona dari hasil pendataan di desa, nantinya warga yang terdampak akan mendapat bantuan dari program bantuan, mulai dari bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan provinsi, kabupaten, dan pemerintahan desa.

Wakil Ketua BPD Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Sigit Zulmunir, menilai kebijakan Pemkab Garut memberi bantuan sangat tidak jelas. Selama ini, pemerintah hanya berbicara di media tanpa menjelaskan teknisnya kepada pihak desa,”Tanda Sigit.
PENULIS : DRIX
REPORTER : Busernews19.com