Pemkab Garut Akan Tranfarans Soal Penggunaan Anggaran Covid 19
KAB. GARUT, Busernews19.com– Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Garut siap untuk mempertanggungjawabkan berbagai anggaran kegiatan dalam penanggulangan bencana wabah Covid – 19 yang bersumber Biaya Tak Terduga ( BTT ) maupun pemangkasan anggaran kegiatan secara tranfaran kepada anggota dewan maupun masyarakat Garut. Hal ini disampaikan Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada awak media di halaman pendopo Garut.
” Kita siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran selama penanggulangan Covid – 19, kita akan transfaran kepada dewan maupun masyarakat Garut yang meminta” kata Bupati H Rudy Gunawan dihalaman Pendopo Garut, Jumat 8 Mei 2020.
Masih kata Bupati Garut, berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa selama penanggulangan Covid – 19 Pemkab Garut selalu menginstruksikan agar kebutuhan itu melibatkan warga masyarakat Garut, salah satunya pengadaan masker di Dinas Kesehatan, pihaknya selalu menekankan untuk merangkul pelaku UMKM maupun perseorangan yang tentunya memiliki izin UKM resmi.
” Terbukti kita sekarang sedang menyelesaikan pembayaran masker kepada UKM yang insyaallah senin kita selesaikan pembayarannya, artinya kita merangkul para UKM tersebut, adapun yang tidak terangkul semua karena pengadaan yang terbatas atau ada persyaratan yang tidak terpenuhi, bukan ada bancakan seperti yang dituduhkan selama ini di media sosial” papar Bupati Garut.
Bupati Rudy Gunawan menyampaikan kedepan Pemkab Garut akan memberikan keterangan kepada rekan media maupun dihadapan dewan DPRD serta masyarakat Garut terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari BTT maupun anggaran lainnya untuk di ekspos menggunakan file PDF.
” Kita buka secara tranfaran, RSUD beli apa, Dinkes Pengadaan apa kita buka bersama rekan – rekan media, saya sebagai Bupati bertanggungjawab penuh dalam penggunaan anggaran penanggulangan bencana Covid – 19 ini” pungkasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Maskud mengatakan, untuk pengadaan masker di Dinas Kesehatan, pihaknya telah merangkul lebih dari 80 UMKM yang ada di kabupaten Garut, sebagian memang ada yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan, namun ada sebagian perusahaan masker yang telah bekerja sama terlebih dahulu dengan Dinkes sebelum diadakan program 1 juta masker.
” Persoalan tuduhan oleh pengusaha besar dalam pengadaan masker yang selama ini di gembar gemborkan oleh media sosial itu sangat tidak mendasar sekali, karena kami dalam melakukan perekrutan dalam pengadaan barang syarat sebagai pelaku UMKM dengan dilampiri surat izin menjadi dasar bagi pengadaan barangnya, serta dalam pembayaran melalui rekening para pelaku UKM langsung” ungkap Maskud.
PENULIS : DRIX
REPORTER : Busernews19.com
