A place where you need to follow for what happening in world cup

Bupati Cirebon, Pejabat  Struktural & Fungsional, Gelar Audensi Bersama Asosiasi & Forum BPD

0 386

CIREBON, Busernews19.com, – Kendati belum maksimal, Perjuangan para perwakilan anggota BPD yang tergabung dalam Asosiasi dan Forum BPD se – Kab. Cirebon, akhirnya menuai hasil, setelah mendengar Keputusan kesepakatan bersama hasil Audensi dengan bupati dan jajaran pejabat Pemkab. Cirebon.
Bertempat di Pendopo, Rumah Dinas Bupati, jl. Kartini Kota Cirebon, Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosyadi, Mag. Mengundang perwakilan anggota Asosiasi dan Forum BPD Kab. Cirebon untuk audensi bersama jajaran Pejabat strukrural / fungsional Pemkab, pada Selasa malam (19/05).

Audensi/dialog bersama Bupati dan jajaran pejabat Pemkab itu, dari Asosiasi dan Forum BPD diwakili oleh 5 orang Ketua BPD yang merupakan perwakilan anggota Asosiasi dan Forum BPD dari berbagai desa di Kab. Cirebon, yakni dari wilayah timur, barat, utara, selatan dan tengah.

Sementara itu dari jajaran Pejabat Pemkab, dihadiri oleh Kabag Pemdes, Kabag Kesra, Kabag Hukum, dan jajaran dari DPMD seperti Kadis, Kabid, serta Kasi, juga Ketua Forum Komunikasi Kuwu Kab. Cirebon (FKKC).
Acara tersebut merupakan kelanjutan dari audensi / dialog antara pihak Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) dengan Asosiasi dan Forum BPD Kab. Cirebon, yang digelar di aula DPMD pada Selasa siang, belum menemukan titik terang dan tidak mendapatkan hasil, bahkan terjadi perdebatan yang cukup alot, alias terjadi “ deadlock “ , maka pihak BPD meminta bertemu langsung dengan bupati sebagai pemegang kebijakan.

Audiensi/dialog yang digelar di Aula DPMD, dipimpin langsung oleh Kadis, H. Imam Ustadi, S.Si, M.Si, didampingi Kabid, Suyatno dan Kasi Permana serta Iis Iskandar, dan dihadiri oleh Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), serta Dewan Penasehat Asosiasi BPD Kab. Cirebon, dan puluhan Anggota BPD yang tergabung dalam Asosiasi dan Forum BPD se Kab. Cirebon.

Dalam kesempatan itu, Sekjen Asosiasi dan Forum BPD Kab. Cirebon, Ibnu Katsir, yang didampingi Dewan Penasehat Asosiasi BPD, H. Zaenal Arifin Waud, memaparkan bahwa, “ Sebenarnya Perwakilan Asosiasi dan Forum BPD Kab. Cirebon ini sudah menghadap Bupati pada hari Senin, (11/05) pekan lalu, di Kantor dinasnya di Sumber Cirebon,” paparnya.

“Terkait adanya Surat Edaran (SE) dari DPMD, tanggal 8 Mei 2020, tentang Honor BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), adanya pemotongan yang jumlahnya sangat signifikan dan tidak sesuai dengan Perbup. No. 2 tahun 2020. Dan bupati menjanjikan akan memanggil jajaran DPMD untuk menghitung ulang,”jelasnya.

Sementara itu, pertemuan antara pihak Asosiasi dan Forum BPD dengan pihak DPMD yang sekarang ini, merupakan pertemuan yang ketiga kalinya, dan pihak DPMD menjanjikan akan menyampaikan keputusan hasil pertemuannya dengan bupati untuk menghitung ulang, tapi kenyataanya, hasil penghitungan tersebut tidak memihak kepada BPD dan bahkan menyakitkan.

Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kinerja yang kami lakukan dan pertanggung jawaban kami kepada masyarakat, tutur Ibnu Katsir, selaku Sekjen Asosiasi dan Forum BPD Kab. Cirebon.

Ditempat yang sama Ketua Forum BPD Kab. Cirebon, Surya Winata, menyampaikan, “ Kita sebagai warga masyarakat, punya rasa peduli kemanusiaan karena Covid-19, dan semua terkena imbasnya, tapi pemotongan honor jangan dibebankan kepada BPD semua yang notabene honornya hanya Rp. 250 ribu perbulan. Sementara Perangkat Desa yang honor/siltapnya 2 juta lebih perbulan, tidak disentuh sama sekali, dengan alasan karena Siltap Perangkat Desa telah sesuai dengan aturan perundangan yaitu PP no. 11,”Terangnya.

“Jjadi dimana rasa keadilannya, Sementara pemotongan honor BPD, hanya melalui Surat Edaran (SE), dengan dalih Perbup no. 2 tahun 2020, dirubah dengan Perbup no.26 tahun 2020, yang masih berupa draf.” Tutur Surya.

Sementara itu, para perwakilan Ketua BPD yang hadir dalam audiensi tersebut meminta Keputusan, agar honor BPD harus sesuai dengan Perbup no. 2 tahun 2020.
Karena terjadi perdebatatan yang cukup alot dan tidak mendapatkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak, maka pihak BPD meminta agar dipertemukan langsung dengan bupati.

Saat dihubungi awak media Busernews19.com, Ibnu Kasir selaku Sekjen Asosiasi BPD Kab. Cirebon menyampaikan, “ Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Bupati bersedia audensi/dialog terkait permasalahan ini, bersama dengan jajaran pejabat Pemkab, yang dilaksanakan di Pendopo, Rumah dinas bupati, jl. Kartini Cirebon, pada pukul 19.00 WIB, kata Ibnu.

Acara dimulai pukul 19.30 sampai pukul 22.00 WIB, dari pihak BPD diminta 5 orang perwakilan,
Lebih lanjut Ibnu menuturkan, “ Dari hasil audiensi, akhirnya bupati menyetujui formula besarnya honor/tunjangan BPD yang bersumber dari ADD, dengan rincian Ketua Rp. 450 ribu, Wakil dan Sekretaris Rp. 300 ribu, serta Anggota BPD Rp. 225 ribu per bulan, dan tidak ada Biaya Operasional BPD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pak bupati yang telah mengabulkan apa yang menjadi tuntutan BPD, walaupun nilainya tidak sama dengan Perbup no 2 tahun 2020. Dan secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan anggota BPD se Kab. Cirebon, yang telah memberi suport kepada saya, pungkasnya.

PENULIS : KADULO & TIM
REPORTER : Busernews19.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.