BPN Bohongi Warga Desa Bojongkoneng Ngamprah, Pembangunan KCIC Syarat Manipulasi
KAB. BANDUNG, Busernews19.com- Warga Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat merasa kecewa dengan adanya pembangunan Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang dimana dalam pembebasan lahan Dan Tanah Sisa warga yg terdampak Dan terisolasi untuk pembangunan rel kereta api cepat Indonesia Cina (KCIC) ternyata banyak tanah warga yang belum dibayar.
Akibatnya anggota DPRD Kab. Bandung Barat dari Komisi 1 harus mengambil sikap, dan ujungnya terjadi musyawarah antara warga, pemerintah desa, BPN dan PT. PSBI ( Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang dimana sebagai juru bayar dalam pembebasan lahan KCIC.
Dalam musyawarah yang bertempat di GOR desa Bojongkoneng Kec. Ngamprah itu, seakan tidak ada titik temu dalam penyelesaian pembayaran lahan itu. Bahkan dinilai warga BPN tidak bisa menyelesaikan permasalahan penyerobotan lahan oleh KCIC yang telah menginjak 2 tahun belum ada realisasi penyelesaian dan pembayaran.
Menurut kuasa hukum dari Nunung dan Hidayat, Asep Muhtar JSA. S.H, Dan James Panjaitan.S.H saat dimintai keterangannya mengatakan,”Dalam permasalahan ini seharusnya pihak BPN dan PT. PSBI, cepat membayar hak warga yang telah diserobot tanahnya selama 2 tahun tanpa ada penggantian dari pihak KCIC,”jelasnya.
Sementara itu Kepala desa Bojong Koneng, saat dimintai keterangan mengatakan,”Saya berharap permasalahan ini cepat selesai karena kasian warga menunggu pembayaran berlarut-larut, sedangkan garapannya sudah hilang, makanya musyawarah ini ditempuh agar BPN segera menyiapkan berkas-berkas agar pembayaran tanah ini tidak berlarut-larut karena ini yang kena pembebasan 100 meter ke atas,”jelas Kades Bojongkoneng.
Permasalahan pembayaran yang dirasakan adanya aroma tidak sedap itu, mendapat tanggapan dari anggota PROJO Jabar Solih Permana menurutnya, dalam permasalahan ini masyarakat jangan dipermainkan, itu semua hak masyarakat, jadi harus segera dibayar,” saya sangat kecewa melihat kinerja dari BPN KBB, sertijab PT. PBSI yang seolah-olah rakyat dipermainkan, ini hak rakyat dan harus dibayar jangan main serobot tanpa memikirkan hak rakyat. Jadi saya rasa dalam hal ini patut diduga adanya aroma korupsi yang harus segera diselidiki oleh KPK,” Tandas Solih Permana salah satu anggota PROJO Jabar.
PENULIS : REDAKSI