KAB. BANDUNG, Busernews19.com-Sekolah yang kini mulai dimanajakan oleh anggaran pemerintah dari mulai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler hingga BOS Afirmasi dan Kinerja, namun dalam segi pemanfaatan anggaran BOS ternyata banyak pelanggaran -pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah.

Salah satunya BOS Afirmasi dan Kinerja, yang digulirkan oleh pemerintah pusat, yang digunakan sekolah penerima manfaat untuk pembelian barang elekctronik, mulai dari perangkat komputer, lap top, table dan.juga pemasangan jaringan wifi.

Namun pada kenyataannya, sekolah penerima manfaat tidak serta merta melaksanakan pebelanjaan barang elektroni sesuai dengan ketentuan, di BOS afirmasi dan kinierja untuk pembelian table banyak tidak kesesuaian antara pagu anggaran dan pembelian table. Selain itu juga banyak sekolah yang tidak membelanjakan anggaran untuk pemasangan jaringan wifi.

Salah satunya yang terjadi diwilayah majalaya, Ibun, dan paseh, yang dimana banya membeli tablet dibawah harga pagu, salah satunya table merk evercoss Bravo tab,  yang dimana sesuai harga yang berada dipasaran table evercoss Bravo Tab, itu harganya Rp.1,3 juta, sedangkan pagu anggaran untuk pembelian tablet itu sebesar Rp.2 juta/buah.

Tidak ada singkronisasi antara pagu anggaran dan harga tablet ini yang diduga adanya kebocoran anggaran yang cukup besar. Maka dipandang perlu Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki permasalahan ini.

Namun yang jadi aneh para penegak hukum seolah diam dan tidak berkutik denga banyaknya mark up dan tidak adanya pembelanjaan salah satu item, dan sekarang ini BOS afirmasi dan kinerja yang banyak di mark up oleh oknum kepala sekolah.

Entah bagaimana, entah apa yang terjadi seakan para panglima penegak hukum diam tanpa ada tindakan yang dilakukannya, bahkan para oknum kepala sekolah dan oknum penyedia barang aman dari jeratan hukum, padahal semua itu menggunakan anggaran negara, bukan anggaran pribadi.

Menurut salah seorang pengamat pendidikan di Kabupaten Bandung Asep. S, saat dimintai komentarnya menjelaskan,”Perlu kita sikapi, bahwa setelah dilakukan survey dilapangan ternyata banyak sekolah yang menerima BOS afirmasi dan kinerja dalam belanja barang tidak sesuai dengan pagu anggaran,”Jelasnya.

“Salah satunya pembelian tablet yang dimana pagu anggaranya Rp. 2juta, ternyata dibelikan tablet yang harganya Rp.1,3 juta hingga Rp. 1,5juta. Pembelian perangkat komputer tidak sesuai dengan pagu anggaran, dan yang paling inti adalah menyediakan jaringan internet (wifi ) dalam kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memasang wifi, padahal itu wajib,”katanya.

Maka dari itu sudah seharusnya aparat penegak hukum, memeriksa belanja barang yang menggunakan BOS afirmasi dan kinerja karena tidak ada kesesuaian antara pembelian barang dan pagu anggaran, yang dimana ada mark up dalam pembelain barang oleh oknum kepala sekolah yang ada diKabupaten Bandung,”Tandas Asep.
PENULIS : REDAKSI