CIREBON, Busernews19.com– Sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya kepemerintahan desa dan dalam rangka kontrol sosial, masyarakat Desa Tegalgubug Lor Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli (GMPT), dengan menggandeng LSM Laskar NKRI lakukan Audensi dengan pihak Pemerintah Desa, terkait banyaknya dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun dari Bantuan Gubernur /Banprov, untuk Tahun Anggaran 2019.

Audensi tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Arjawinangun Kab. Cirebon, antara perwakilan Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tegalgubug Lor, yang didampingi oleh LSM Laskar NKRI, dengan pihak Pemdes Tegalgubug Lor, mantan Pj. Kuwu Mamat Rakhmat, dan jajaran, pada Hari Senin (19/10).
Audensi yang dugelar kali ini merupakan yang kedua kalinya, yang merupakan kelanjutan dari audensi pertama yang digelar di Aula Desa Tegalgubug Lor pada (15-09-2020), karena selain tidak puas dengan jawaban dari pihak pemerintah desa, ada materi dugaan yang belum tersampaikan, karena waktu yang disediakan terkesan dibatasi, hingga perwakilan masyarakat tidak puas.

Proses audensi pertama yang digelar 15-09-2020, masyarakat telah meminta audensi, terkait adanya penyelewengan Dana Program Sapa wargq yang bersumber dari Banprov/Bangub, senilai Rp. 14.400.000,- yang seharusnya diberikan kepada Ketua RW untuk pembelian HP dan pulsa 300 ribu, tapi program itu tdak direalisasikan dan tidak bisa dibuktikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Karena masih adanya penyelewengan lain yang belum terealisasikan, maka masyarakat menuntut proses audensi kedua yang digelar 19-10-2020, yaitu membahas tentang Rabat beton dan TPT gravel, untuk rabat beton telah dilaksanakan, sementara TPT gravel, sampai jangka waktu yang lama, tidak kunjung dilaksanakan, maka warga berinisiatip melaksanakan pembangunan gravel itu melalui swadaya sendiri, padahal anggaran tersebut semestinya bersumber dari Dana Desa (DD), yang telah dianggarkan sebesar Rp. 67.800.000, sebagaimana yang telah terpampang pada Balighoh APBDes tahun 2019.
Tetapi pihak pemerintah desa mengklaim bahwa pembangungunan TPT gravel, dibangun oleh pihak pemdes, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat setempat.
Hadir dalam audens tersebut, Camat Arjawinangun Drs. H. Sutismo, Sat.Pol-PP, lebih dari 70 personil POLRI beserta jajaran TNI, Tim audens dari LSM Laskar NKRI dan LSM Gempur.
Dalam audens tersebut mendapat pengamanan yang super ketat dari satuan POLRI dan TNI, bagaikan pengamanan demo besar-besaran.
Namun hasil auden tetap tidak membuahkan hasil yang memuaskan, lantaran 3 pertanyaan dari Mohammad Yahya Jaya, ketua LSM Laskar NKRI Kab. Cirebon dan LSM Gempur, yakni pertanyaan pertama tentang kegiatan Dana Desa, Kedua tentang Kegiatan Pemdes, dan Ketiga tentang Pembangunan spal gravel/TPT. Ternyata jawabannya tidak mendapatkan titik terang (saling lempar), bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab, dan ada yang ditutup-tutupi.
Dari hasil wawancara Tim Media Busernes19.com dengan Ketua LSM Laskar NKRI, Muhammad Yahya Jaya mengatakan bahwa, “ jawaban yang diberikan oleh Pj. Mamat mancla-mencle, tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dan terkesan saling lempar tanggung jawab “. Katanya.
Lebih lanjut Kang Jaya menambahkan bahwa, dari kesimpulan jawaban yang disampaikan oleh Pj Mamat, diduga kuat ada beberapa orang yang terlibat dalam penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Dan apakah tindak lanjut ini ke proses hukum, akan kami bicarakan di kantor, “ Ujar Kang Jaya.
Saat ditanya apa harapan kedepan dengan kejadian ini, Kang Jaya mengatakan , “ dengan adanya kejadian ini, agar menjadi percontohan bagi Kecamatan Arjawinangun, dan supaya tidak terulang untuk desa-desa lainnya. “
Di tempat yang sama, salah satu perwakilan masyarakat kepada Tim Media Busernews19.com menambahkan, “ Kami atas nama perwakilan masyarakat, akan melanjutkan Kasus ini ke proses hukum, yaitu ke Tipikor dan Kejaksaan “. Imbuhnya.

PENULIS     : TIM
REPORTER : Busernews19.com