CIREBON, Busernews19.com-Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi LSM dan Ormas (FORKOPIMMAS) Cirebon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Cirebon. Mereka mempertanyakan proses izin IMB PT. Taekwang yang berada di Kecamatan Pabedilan.

Massa menuding, Bupati Cirebon, Imron, menerima gratifikasi dalam pengurusan izin tersebut. Dalam orasinya, FORKOPIMMAS yang terdiri dari LSM GMBI, Kompak, Penjara, Gibas, Laskar Merah Putih, Cib, dan LSM Ampar ini, mempertanyakan sejauh mana kebenaran informasi yang menyatakan Bupati Imron mendapatkan gratifikasi, Senin (26/10/2020).

Masalahnya, adalah cepatnya proses perizinan PT. Taekwang. Proses tersebut, tidak seperti izin perusahaan lain yang waktunya cukup lama. “Temui kami di sini. Kami mau menanyakan, apakah betul Imron mendapat gratifikasi dalam proses izin. Jangan sampai Imron nanti menyusul Sunjaya,” kata Siswanto saat berorasi.

Saat orasi, petugas Polresta Cirebon mempersilakan semua perwakilan FORKOPIMMAS untuk melakukan audensi di dalam gedung Pemkab. Mereka diterima Asda 1, Kadis Kimrum dan DPMPTSP, perwakilan massa menyampaikan unek-uneknya.

Namun, mereka bersikeras agar bupati dihadirkan sebagai pemangku langsung kebijakan. Sayangnya Asda 1, Hilmi Rifai mengaku tidak bisa menghadirkan Imron, karena sudah ada agenda kerja. “Maaf Mas, Bupati tidak bisa hadir. Beliau menyerahkan masalah ini kepada kami-kami,” jelas Hilmi.

Debat panas pun tidak terelakkan. Menurut perwakilan massa, harusnya bupati tanggap dengan persoalan tersebut. Soalnya, surat pemberitahuan sudah dilayangkan Kamis pekan kemarin. Artinya, sudah ada kesiapan waktu untuk menemui mereka.

“Bupati tidak peka dengan persoalan rakyat kecil. Bau-bau pemerintahan Sunjaya masih terasa, dan ini terbukti. Mendingan saat Sunjaya, dia berani menghadapi demonstrasi,” tegas perwakilan massa.

Namun, menurut Hilmi, justru perwakilan Pemkab adalah kepanjangan tangan Imron dalam urusan teknis. Lengkapnya OPD terkait saat itu, merupakan kesiapan Pemkab dalam menampung aspirasi para pengunjuk rasa. Hilmi mengaku, tidak bisa memaksa Imron untuk datang langsung menemui mereka.

“Ya silakan saja kalau tidak mau ditemui kami. Bupati sudah ada agenda dari provinsi, dan kami akan menampung aspirasi anda,” balas Hilmi.

Namun seluruh perwakilan FORKOPIMMAS, sepakat untuk tidak mau melanjutkan audensi. Mereka kembali menuding, Imron tidak pro rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pengusaha aseng.

Terbukti, bila masyarakat kecil yang mengurus izin, maka waktu yang ditempuh cukup lama, namun bila pengusaha, maka perizinan akan dipercepat. “Bubar sajalah. Percuma kami tidak ditemui Bupati. Kami datang ke sini hanya ingin menemui Bupati,” ungkap mereka sambil kembali menemui massa.
PENULIS     :     WAHYU WIJAYA

REPORTER :     Busernews19.com