KAB. GARUT Busernews19.com – Bupati Garut, Rudy Gunawan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, yang di wakili oleh Sekretaris dr. Leli Yuliani, pada Sabtu (31/10/20) memantau sejumlah proyek pembangunan di wilayah Garut Utara, salah satunya pembangunan RS Limbangan yang diduga bermasalah dalam perizinan lingkungan.

Namun kendati mendapat kunjungan dari orang nomor satu di Kabupaten Garut, persoalan pembangunan RS Limbangan terus bermunculan. Yang mana masyarakat menemukan adanya keterlambatan pembayaran lahan tanah kurang lebih seluas 280 meter persegi milik H. Atik asal Kampung Banen, Desa Limbangan Timur.

Ironisnya pembebasan lahan tanah sudah diselesaikan pada tahun 2019 berbarengan dengan pembayaran masyarakat lainnya. “Kita menemukan adanya pembebasan lahan tanah yang belum diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Garut. Herannya, hari ini Dinkes langsung turun dan menemui warga yang lahan tanahnya belum di bayarkan,” ujar Denden Amirulloh salah satu tokoh pemuda Desa Limbangan Timur, Minggu (1/11/2020).

Dikatakan Denden, persoalan-persoalan pembangunan RS Limbangan terus bermunculan, mulai dari belum lengkapnya dokumen lingkungan serta masih ada belum yang diselesaikan terkait pembayaran lahan tanah.

“Ini pemerintah, tidak mudah dalam mengeluarkan anggaran termasuk melakukan pembayaran lahan tanah. Harus menempuh pembahasan di APBD,” katanya.

Pembangunan RS Limbangan yang berdiri di lahan tanah 1200 meter persegi, kata Denden, seharusnya sebelum proses pembangunan terlebih dahulu menertibkan administrasi perizinan. Namun pada kenyataannya perizinan dokumen lingkungan sama sekali belum keluar.

“Kita masih ingat dengan kasus yang menerpa mantan Kadispora Garut, E Kuswendi yang di vonis 1 tahun dalam pembangunan Buper. Yang mana salah satunya izin dokumen lingkungan yang tidak di proses,”

Denden berharap Pemkab Garut jangan menjadikan Kecamatan Limbangan menjadi salah satu Kecamatan yang bermasalah dalam hal pembangunan. Justru sebaliknya Limbangan yang merupakan penyangga ekonomi Provinsi Jawa Barat harus menjadi kota yang tertib administrasi.

“Kami sepakat semua persoalan harus segera dituntaskan, dan mengehntikan pembangunan sampai semua perizinan lengkap,” ucapnya.

Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani saat dikonfirmasi melalui perpesanan Whatsapps belum memberikan keterangan, terkait adanya keterlambatan pembebasan lahan milik salah satu warga.

PENULIS      :    TIM GARUT

REPORTER  :    Busernews19.com