Busernews19.com,Garut,–

Permasalahan dualisme kepengurusan partai Demokat, antara Kubu AHY versus Kubu Moeldoko, masih menunggu hasil keputusan dari Kemenhumkam RI.

Selesai menghadiri peresmian Kantor Sekretariat DPP FAGAR KAB. GARUT, tim liputan konfirmasi kepada Hj. Siti Mufatahah, M.BA anggota DPR RI fraksi partai Demokrat dari Dapil XI Kabupaten Garut, Kab./Kota Tasikmalaya, Sabtu, 20/03/21.

Dalam penjelasannya, anggota DPR RI yang telah teruji keberhasilannya di gedung senayan sehingga terpilih sebagai anggota legislatif selama 3 periode mengatakan, “Karena saya berada di Demokrat, maka saya tahu betul mana yang benar dan mana yang salah, sebagai kader partai saya akan memegang teguh kepengurusan AHY selaku Ketum DPP Partai Demokrat yang Syah, berdasarkan hasil Kongres tahun 2020, jadi kalau diluar sana ada KLB, maka kepengurusannya dianggap tidak Syah atau KLB Abal-abal, Semu atau KLB Bohongan.”. Ujarnya tegas.

Selanjutnya di jelaskan Siti Mufatahah, “bahwa AD/ART yang Syah adalah hasil perubahan Kongres Demokrat tahun 2020, yang mereka klaim tentang AD/ART tahun 2005 itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada AD/ART yang baru.“. Terangnya.

“Soal money politik pada saat KLB, Lucu saja, emang ada kader Demokrat yang hadir kesana, tapi mereka sudah bukan lagi sebagai kader Demokrat dan sudah di pecat dari kepengurusannya, itu salahsatu bukti bahwa KLBnya tidak murni dan bermasalah, tapi katanya masuk pada internal partai dan akan di selesaikan oleh Mahkamah Partai, pertanyaannya Mahkamah Partai yang mana, orang mereka juga menggelar KLB tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ketua Mahkamah Partai hasil kongres tahun 2020.“. Ungkapnya penuh diplomasi.

Ketika di tanya, jika pahitnya hasil PTUN, Memutuskan bahwa Kepengurusan Moeldoko yang Syah, bagaimana sikapnya …? Dengan tegas Siti Mufatahah menjawab, “Saya akan Istiqomah untuk bersama AHY karena itulah hasil Kongres Demokrat yang Syah, sebagai kader Partai harus loyal dan patsun politik terhadap Ketua Umum“. Ujarnya tegas.

“Untuk itu sebagai wakil rakyat, saya berharap agar pemimpin yang ada di negeri ini dan para penegak hukum yang akan menangani persengketaan partai Demokrat, agar mengedepankan hukum, demokrasi harus di junjung tinggi, semua orang dan public tahu bahwa kepengurusan AHY yang Syah dan terdaftar di Kemenhumkam, jangan diberikan celah untuk bermain mata, ini dan itu karena akan mengancam/mencederai supremasi hukum di Indonesia dan akan berdampak pada keberadaan partai lainnya untuk nantinya khawatir di petakomplikan antar sesama pengurus partai yang satu dengan yang lainnya.” Imbuhnya penuh harap.(**drx).