A place where you need to follow for what happening in world cup

Undang-undang Pemilihan Umum Diuji ke Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Mendukung Tokoh Muda Mengisi Jabatan-jabatan

0 35

Undang-undang Pemilihan Umum Diuji ke Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Mendukung Tokoh Muda Mengisi Jabatan-jabatan

Bandung,busernews19.com,-

Rabu, 12 Januari 2022 bertempat di Gedung Graha Kadin Jalan Talaga Bodas No.31, Kota Bandung, bersama dengan ini kami selaku Para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas Komputer Indonesia (LKBH UNIKOM) yang terdiri dari Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H, Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H, Dahman Sinaga, S.H, Andreas Daniel L.A. Situmeang, S.H, Art Tra Gusti, S.H., M.H., CLA, Novi Rahmawati, S.H, Jeanis Dewi Nur Santoso, S.H, Diah Pudjiastuti, S.H., M.H, Dicky Aditya Nugraha, S.H, Ana Maria F. Pasaribu, S.H, Asfim Hisannuur Fajri, S.H, Ira Maulia Nurkusumah, S.H, R. Ficry Sukmadiningrat, bertindak untuk dan atas nama Dr. Musa Darwin Pane, S.H.,M.H. selaku Pemohon, menghadiri agenda sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022, yang mana Para Advokat bergantian membacakan Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang tersebut dirasa diskriminatif sehingga menghalangi Hak Asasi Pemohon, yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum terhadap Pemohon sebagai akademisi dan profesional Muda yang berumur di bawah 40 tahun untuk menjadi anggota komisoner KPU dan Bawaslu.” agenda pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Pemohon tersebut mendapatkan respon saran/nasehat dari Hakim Mahkamah Konstitusi.

Betul memang ada perbaikan-perbaikan dari Hakim Mahkamah Konstitusi akan tetapi kami akan terus maju dan mempertimbangkan segala nasihat-nasihat dari Hakim Mahkamah Konstitusi untuk penyempurnaan permohonan yang akan diajukan pada agenda perbaikan Permohonan selanjutnya.” Ujar Dicky Aditya Nugraha, S.H., selaku Koordinator Kuasa Hukum
Pemohon beranggapan bahwa Permohonan Pengujian Undang-undang ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon saja melainkan untuk kepentingan tokoh-tokoh pemuda potensial. “Memang saya ingin mengajukan bukan saja untuk kepentingan pribadi saya, tetapi untuk mendukung tokoh-tokoh muda bisa menduduki posisi-posisi baik di KPU dan Bawaslu Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota,” Ujar Dr. Musa Darwin Pane, S.H.,M.H., yang sering disapa mdp Ketua Umum Yayasan Tipi Nasional Indonesia yang kini juga sebagai Ketua Dewan Pakar Peradi Bandung.

Sidang tersebut dilakukan secara Virtual dari Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terdiri dari:

– Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. (Hakim Ketua)
– Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)
– Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. (Hakim Anggota).

Untuk agenda sidang bisa dilihat di website mkri.id dan untuk melihat jalannya persidangan bisa diakses di link youtube https://youtu.be/0KudkJZyfAA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.