Kab. Sumedang – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang Melawan/ABSM, melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2023, Rabu, 30/11/2022.

Dalam unjuk rasa kali ini sebelum bertolak menuju kantor DISNAKERTRANS dan Kantor Bupati Kab. Sumedang, para buruh melakukan orasi di kawasan Dwi Papuri yang menjadi titik kumpul unjuk rasa.

Dengan di kawal aparat gabungan TNI POLRI, sesampainya di kantor DISNAKERTRANS Kab.Sumedang para buruh yg tergabung dalam ABSM kembali melakukan orasi menyampaikan aspirasinya.

Adapun tuntutan yg menjadi skala prioritas adalah meminta kepada Bupati Kabupaten Sumedang Drs.H DONNY Ahmad Munir untuk merekomendasikan bahwa kenaikan upah minimum Kabupaten/UMK untuk kab Sumedang sebesar 25% itu tuntutan sangat Realistis mengingat kebutuhan pokok dengan adanya kenaikan BBM terasa sangat memberatkan bagi kehidupan kaum buruh.

Sebagaimana yg di katakan salah seorang ketua serikat buruh Kasbi unit kerja PT Kahatex Sdr Rismanto”dalam UNRAS buruh yg tergabung dlm Aliansi Buruh Sumedang Melawan pada hari ini saya mengapresiasi KPD kawan kawan yg ikut aksi dalam menuntut hak normatif kaum buruh yaitu kenaikan UMK Kab.Sumedang THN 2023 yaitu sebesar 25% .

Walaupun pemerintah dalam hal ini Kemenaker tidak lagi menggunakan formulasi PP 36 THN 2021 yang nota Bene adalah turunan UU cipta karya/Omnibuslaw yg secara hukum Inkonstitutional dan mengeluarkan Kepmenaker No. 18 THN 2022 tentang penetapan upah dengan berpedoman kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Akan tetapi kenaikan Upah tersebut untuk THN 2023 tidak boleh lebih 10%.itu jelas tidak sesuai dengan Standar KHL dengan naiknya BBM otomatis kebutuhan pokok pun ikut naik.

Masih kata Rismanto “Mudah mudah pak Bupati berkenan memberikan Rekomendasi dan mempunyai keberanian untuk mengeksekusi kebijakan bahwa untuk UMK kab Sumedang THN 2023 sebesar 25%.” Pungkasnya.
Dalam aksi Unjuk rasa buruh pada hari ini berjalan damai dan tidak ada ekses yang menjurus ke arah kericuhan atau anarkis.

(By 0boy)